JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan komitmennya untuk segera memperjuangkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pidato politik pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
"Dalam waktu dekat, kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Pembahasannya akan dimulai minggu depan, dan saya berharap dalam waktu tiga bulan, kita sudah bisa selesaikan," ujar Prabowo.
Selain RUU untuk PRT, Prabowo juga merespon usulan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, mengenai perlindungan bagi pekerja sektor kelautan dan perikanan.
Ia menegaskan bahwa penyusunan undang-undang untuk sektor kelautan dan perikanan akan segera dimulai.
"Undang-undang perlindungan bagi pekerja di laut, industri perikanan, dan kapal-kapal akan segera kita dorong," kata Presiden.
Prabowo juga menambahkan bahwa penguatan peran Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan menjadi prioritas dalam pemerintahan yang akan datang.
Ia berjanji akan mengupayakan penghapusan sistem outsourcing, meskipun dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara buruh dan pengusaha.
"Kita ingin menghapus outsourcing secepatnya, namun harus realistis. Kita juga perlu menjaga kepentingan investor karena tanpa investasi, tidak akan ada pabrik, dan tanpa pabrik, kalian tidak bisa bekerja," ujarnya.
Presiden juga menegaskan bahwa untuk menciptakan sinergi antara buruh dan pengusaha, akan ada pertemuan besar di Istana Bogor yang mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pemimpin perusahaan dari berbagai sektor industri di Indonesia.*