JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan akar masalah kekurangan dokter spesialis di Indonesia.
Dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR RI, Selasa (29/4/2025), Menkes Budi menyoroti sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia yang dinilainya tidak adil dan hanya terjangkau oleh kalangan mampu.
Menurut Budi, salah satu penyebab utama minimnya jumlah dokter spesialis adalah karena proses pendidikan yang sangat mahal dan menuntut calon peserta berhenti bekerja selama masa pendidikan.
"Mereka itu umumnya sudah berkeluarga, sudah bekerja sebagai dokter, sudah ada income. Tapi ketika ingin jadi spesialis, harus berhenti bekerja dan belajar empat tahun tanpa pendapatan," jelas Budi.
Ia menambahkan, dengan sistem seperti itu, hanya anak orang kaya yang mampu bertahan.
"Itu yang menyebabkan dokter spesialis anak orang kaya, karena kalau bukan anak orang kaya, mana mungkin bisa hidup?" tambahnya.
Lebih lanjut, Menkes Budi mengkritik uang pangkal pendidikan dokter spesialis yang bisa mencapai ratusan juta rupiah serta uang kuliah per semester yang juga tidak sedikit.
Hal ini berbeda dengan negara lain, di mana calon dokter spesialis bisa langsung bekerja di rumah sakit dan meningkatkan kompetensi tanpa harus membayar biaya besar.
"Di luar negeri tidak ada uang pangkal ratusan juta. Mereka langsung cari tempat kerja di rumah sakit, dapat gaji sambil meningkatkan keahlian. Selesai, langsung bisa praktik sebagai spesialis," jelas Budi.
Sebagai solusi, Kementerian Kesehatan kini telah membuka pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based) sejak Agustus 2024.
Program ini memungkinkan calon spesialis untuk tetap bekerja sambil menjalani pendidikan, sehingga lebih inklusif dan tidak membebani secara finansial.
Program ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan tenaga dokter spesialis, terutama di daerah-daerah yang selama ini sangat kekurangan.