MEDAN -Permasalahan banjir di kawasan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, terus menjadi momok yang mengganggu kehidupan warga. Setiap kali hujan deras mengguyur Kota Medan, kawasan di bawah Jalan Tol Bandar Selamat hampir selalu tergenang. Genangan air menutup akses jalan utama, merendam permukiman, dan menghambat aktivitas harian warga.
Partaonan Harahap, Dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sekaligus Ketua Asosiasi Alumni Teknologi Teladan Medan (AATT), menyampaikan keresahannya atas masalah yang tak kunjung ditangani secara tuntas ini.
"Setiap kali hujan turun, jalanan pasti tergenang. Anak-anak sulit berangkat sekolah, kemacetan tak terhindarkan. Ini masalah yang sudah berlangsung lama, tapi kenapa tidak juga selesai?" keluhnya.
Tak hanya menghambat mobilitas, banjir juga berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi lokal. Banyak pelaku usaha kecil mengaku merugi karena lapak mereka terendam air. Situasi ini memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
Berbagai janji telah dilontarkan oleh pemerintah daerah, termasuk wacana perbaikan sistem drainase, normalisasi sungai, hingga pembangunan saluran baru. Namun hingga kini, belum ada tindakan konkret yang benar-benar menyelesaikan akar permasalahan.
Menurut Partaonan, akar persoalan juga disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pengelola jalan tol. Lemahnya sinergi dan minimnya kemauan politik menjadi hambatan besar dalam menyelesaikan persoalan ini.
"Ini sebenarnya masalah teknis yang bisa diselesaikan. Tapi karena tidak ada sinergi dan kemauan politik yang kuat, persoalan ini justru terus dibiarkan," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa warga menginginkan langkah konkret, bukan sekadar janji kampanye. Mulai dari audit menyeluruh sistem drainase, penanganan terpadu antarinstansi, hingga realisasi proyek pengendalian banjir yang berkesinambungan sangat dibutuhkan.
"Janji boleh diulang, tapi jangan masalahnya juga ikut diulang. Banjir di Bandar Selamat sudah berlangsung bertahun-tahun. Jika tak segera ditangani secara serius, bukan hanya aktivitas warga yang terganggu, tapi juga kredibilitas pemerintah yang terus dipertaruhkan," pungkasnya.*