SURABAYA -Dunia ketenagakerjaan kembali tercoreng oleh dugaan pelanggaran hak-hak karyawan di salah satu perusahaan Surabaya, UD Sentosa Seal. Perusahaan tersebut dilaporkan oleh mantan karyawannya, Nila Handiani, karena menahan ijazah SMA miliknya usai mengundurkan diri.
Nila mengaku telah mengadukan masalah ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, namun belum mendapat solusi. Akhirnya, ia menyampaikan keluhannya secara langsung kepada Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, melalui forum jaring aspirasi yang disiarkan di kanal YouTube @cakj1 pada 25 Maret 2025.
Tindak lanjut pengaduan Nila membuat Armuji mendatangi langsung UD Sentosa Seal bersama jajaran Pemerintah Kota Surabaya. Namun bukan tanggapan positif yang diterima, Armuji justru diserang secara verbal oleh pihak perusahaan dan bahkan dilaporkan ke Polda Jatim oleh Jan Hwa Diana, perwakilan dari perusahaan.
Tak hanya soal penahanan ijazah, dugaan pelanggaran juga mengemuka dari sisi penggajian. Eks karyawan mengungkap mereka hanya menerima Rp 2.610.000 per bulan, jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya tahun 2024 yang mencapai Rp 4.725.479. Bahkan, terdapat pemotongan gaji sebesar Rp 10.000 apabila karyawan menunaikan salat Jumat melebihi 20 menit.
Penahanan ijazah jelas melanggar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, pasal 42. Tindakan perusahaan ini dianggap bentuk nyata pelecehan terhadap negara dan aparat pemerintah.
"Negara tidak boleh kalah oleh perusahaan nakal yang melanggar aturan dan mencederai hak-hak pekerja. Praktik seperti ini harus dihentikan dan ditindak tegas," tegas seorang pemerhati ketenagakerjaan di Surabaya.
Masyarakat dan aktivis ketenagakerjaan mendesak Pemerintah Kota Surabaya dan Polda Jatim untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran ini demi perlindungan pekerja dan tegaknya hukum ketenagakerjaan di Indonesia.*
(km/J006)