JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023 hingga 30 Maret 2025, pihaknya telah menerima 620 laporan kasus perundungan serta 3 laporan pelecehan seksual yang dialami oleh peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kemenkes, Jakarta Pusat, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkes Murti Utami menyampaikan bahwa ketiga laporan pelecehan seksual tersebut sudah ditindaklanjuti oleh pihaknya.
"Jadi kami di Irjen Kemenkes sejak tahun lalu sudah membuka akses layanan pelaporan perundungan. Yang masuk dalam kategori perundungan itu sebanyak 620 laporan. Untuk pelecehan seksual, ada 3 laporan, dan semuanya telah kami tindak lanjuti," ujar Murti.
Dari total 620 laporan perundungan, 363 kasus terjadi di rumah sakit naungan Kemenkes, sedangkan 257 lainnya di rumah sakit vertikal milik Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Sebagai tindak lanjut serius, Kemenkes telah mengeluarkan surat rekomendasi penghentian sementara terhadap beberapa program studi PPDS di tiga rumah sakit besar:
Prodi Anestesi – RS Karyadi (ditutup dan belum dibuka kembali)
Prodi Penyakit Dalam – RS Kandou Universitas Sam Ratulangi
Prodi Anestesi – RSHS Bandung bersama Unpad (ditutup cepat atas arahan Dirjen)
"Dari laporan yang sudah kami tindak lanjuti, ada tiga prodi yang direkomendasikan untuk dihentikan sementara. Penutupan ini merupakan bentuk tegas kami dalam melindungi peserta pendidikan dari kekerasan seksual dan perundungan," jelas Murti.
Untuk kasus yang terjadi di luar rumah sakit naungan Kemenkes, Murti menegaskan bahwa akan dilakukan evaluasi bersama Irjen Kemendiktisaintek guna menentukan kelayakan program studi tersebut untuk dibuka kembali.
"Kami akan cek secara langsung apakah komitmen prodi sesuai dengan fakta di lapangan. Evaluasi menyeluruh ini penting agar tidak hanya sekadar formalitas, tapi benar-benar menjamin lingkungan belajar yang aman," tutupnya.*