BATU BARA — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Penegakan Hukum akan menggelar aksi unjuk rasa di wilayah Sumatera Utara pada Kamis, 24 April 2025.
Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan kasus dugaan pencabulan anak yang diduga melibatkan seorang pegawai PT Inalum berinisial TTBP.
Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Kapolda Sumatera Utara, disebutkan bahwa massa aksi akan memulai kegiatan di depan Kantor PT Inalum, Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, sekitar pukul 10.00 WIB.
Setelah itu, massa akan bergerak menuju Bidang Propam Polda Sumut melalui jalur tol, untuk melanjutkan aksi penyampaian aspirasi.
Diperkirakan sekitar 100 orang akan terlibat dalam aksi tersebut.
Mereka akan membawa perlengkapan aksi seperti mobil komando, spanduk, bendera, dan atribut lainnya sebagai bentuk penyampaian tuntutan mereka.
Dalam aksinya, Aliansi Peduli Penegakan Hukum menyampaikan beberapa tuntutan utama, di antaranya mendesak aparat penegak hukum segera menangkap TTBP, mempercepat proses hukum secara transparan, serta meminta perhatian khusus dari Kapolda Sumatera Utara terhadap penanganan kasus ini.
Mereka juga menuntut Bid Propam Polda Sumut untuk memeriksa kinerja jajaran Polres Batu Bara, termasuk mengevaluasi Kapolres Batu Bara dan Dewan Direksi PT Inalum.
"Kami meminta agar proses hukum terhadap TTBP ditangani dengan serius, profesional, dan tanpa intervensi. Tidak boleh ada upaya untuk mengaburkan hukum hanya karena pelaku berasal dari lingkungan BUMN," tegas Saharuddin Abbas Rambe, penanggung jawab aksi, dalam keterangannya.
Aksi ini akan melibatkan sejumlah organisasi masyarakat, antara lain Komunitas Sedekah Jumat (KSJ), Presidium Rakyat Membangun Peradaban, Masyarakat Garuda Sumatera Utara (MARGA-SU), Mandiri, Yayasan Generasi Nusantara, Jaringan Relawan Pendukung Indonesia Maju (JARPIM), serta Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GEBRAK).
Selain kepada Kapolda Sumut, surat pemberitahuan aksi ini juga telah ditembuskan kepada Komisi III, VI, dan VIII DPR RI, Menteri BUMN, serta jajaran manajemen PT Inalum, sebagai bentuk tekanan moral dan pengawalan publik terhadap kasus tersebut.*