JAKARTA -Komisi VI DPR RI akan memanggil Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyusul laporan Amerika Serikat yang menyebut Pasar Mangga Dua, Jakarta, sebagai sarang barang bajakan.
Hal ini dinilai mengganggu hubungan dagang antara Indonesia dan AS.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulistyo, menegaskan bahwa pihaknya akan mendesak Kemendag untuk mengambil langkah konkret dalam memberantas peredaran barang palsu, khususnya di Mangga Dua dan secara umum di seluruh Indonesia.
"Komisi VI DPR RI akan memanggil mitra kerja terkait yaitu Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan langkah nyata dalam memonitor dan menindak peredaran barang palsu di Mangga Dua pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya," ujar Adisatrya, Sabtu (19/4).
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa Komisi VI mendukung penuh implementasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam sistem perdagangan nasional.
"Kami mendorong pemerintah memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi sistem perdagangan yang menghargai Hak Kekayaan Intelektual," tegasnya.
Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) dalam laporan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers kembali memasukkan Pasar Mangga Dua dalam daftar pantauan prioritas dan tinjauan pasar terkenal untuk pemalsuan dan pembajakan.
AS menilai, meskipun Indonesia telah melakukan perbaikan dalam perlindungan HKI, penegakan hukumnya dinilai masih lemah.
USTR juga menyuarakan keprihatinan terhadap perubahan UU Paten 2016 melalui UU Cipta Kerja.
Mereka mendorong Indonesia untuk melakukan amandemen yang lebih komprehensif serta memperjelas aspek-aspek penting seperti paten untuk program komputer, serta penemuan yang berbasis pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik.
"Amerika Serikat juga terus mendesak Indonesia untuk sepenuhnya mengimplementasikan Rencana Kerja Hak Kekayaan Intelektual bilateral," tulis laporan USTR.