JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menandatangani Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Penandatanganan dilakukan sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 H, yakni pada tanggal 27 atau 28 Maret 2025.
Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (17/4/2025). "Sudah (ditandatangani) sebelum Lebaran, tanggal 27 atau 28," ujarnya.
Revisi UU TNI tersebut sebelumnya sempat menuai pro dan kontra di publik. Namun, dalam wawancara eksklusif bersama tujuh jurnalis dari media nasional pada 6 April 2025 di Hambalang, Bogor, Presiden Prabowo menegaskan bahwa revisi dilakukan demi menjaga stabilitas dan efektivitas organisasi TNI, khususnya dalam konteks kepemimpinan.
"Inti dari RUU ini hanya memperpanjang usia pensiun perwira tinggi. Ini bukan untuk mengembalikan dwifungsi TNI," tegas Prabowo.
Ia juga menjelaskan bahwa perwira TNI yang akan menempati posisi sipil tetap harus pensiun dini, dan hanya dapat ditempatkan di lembaga-lembaga tertentu seperti intelijen, Basarnas, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Penempatan ini, menurutnya, dilakukan dengan alasan konstitusional dan kebutuhan negara yang jelas.
Menutup pernyataannya, Prabowo menegaskan komitmennya terhadap supremasi sipil. "Saya yang pertama mendorong supremasi sipil. Saya tunduk kepada pemimpin sipil dan saya buktikan itu," ujar Presiden.
Dengan ditandatanganinya UU ini, masa pensiun perwira tinggi TNI secara resmi diperpanjang, dan struktur internal TNI diharapkan dapat menjadi lebih stabil dalam menjalankan fungsinya menjaga pertahanan negara.*
(bs/J006)