MEDAN -Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Peran Aktif Kolaborasi Mahasiswa dan TNI dalam Menjaga Stabilitas Kebijakan Pemerintah" yang digelar di Universitas Dharmawangsa, Kamis (17/4).
Acara ini dihadiri oleh 300 mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Utara dan diselenggarakan atas inisiatif Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEMSI) wilayah Sumut.
Dalam sambutannya, Pangdam I/BB menegaskan pentingnya sinergi antara mahasiswa sebagai agen perubahan dan TNI sebagai penjaga kedaulatan bangsa.
Ia menekankan bahwa forum ini menjadi momen strategis dalam membangun kolaborasi menghadapi berbagai tantangan kebangsaan seperti hoaks, radikalisme, dan disinformasi.
"TNI bukan institusi yang tertutup. Kami terbuka terhadap kritik dan gagasan dari generasi muda demi menjaga keutuhan NKRI," tegas Mayjen Rio.
Diskusi berjalan dinamis dengan berbagai masukan dari mahasiswa terkait revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, terutama Pasal 7, 47, dan 53.
Mereka menyoroti perlunya kejelasan tugas non-militer TNI, netralitas di jabatan sipil, serta sinkronisasi antara peradilan militer dan umum.
Menanggapi hal tersebut, Asrendam I/BB Kolonel Arh Bambang Sukisworo menilai bahwa pandangan kritis mahasiswa merupakan bentuk kontribusi strategis terhadap pembangunan pertahanan negara yang inklusif.
"Pandangan kritis dari mahasiswa merupakan kontribusi penting dalam perumusan kebijakan pertahanan yang relevan," ucapnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Dharmawangsa, Dr. H. Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, mengapresiasi pelaksanaan FGD sebagai wujud nyata keterlibatan kampus dalam membangun budaya dialog dan semangat kebangsaan.
Turut hadir sebagai narasumber, Kaprodi Administrasi Publik FISIP Universitas Dharmawangsa Dr. Siswati Saragi, Koordinator Daerah BEMSI Sumut Ananda Ferdianta Sebayang, mantan Ketua BEM Uncen Yops A. Itlay, serta Leon Alvinda Putra dari HMI Jabodetabek.
FGD diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara mahasiswa dan TNI dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*