BANTEN -Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten melayangkan teguran administrasi kepada sejumlah operator Kapal Muatan Penumpang (KMP) di lintas penyeberangan Merak-Bakauheni.
Teguran tersebut diberikan menyusul temuan adanya pungutan tarif tambahan yang tidak sesuai aturan selama arus mudik dan balik Lebaran 2025.
Penyidik KSOP Banten, Adi Wijaya, mengungkapkan bahwa pemanggilan terhadap operator kapal sudah dilakukan sejak 9 April 2025.
Hasil klarifikasi menemukan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
"Kami sudah lakukan pemanggilan dan klarifikasi. Hasilnya ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan tarif tambahan. KSOP telah memberikan teguran administrasi kepada operator yang melanggar," ujar Adi dalam konferensi pers, Selasa (15/4).
Menurutnya, praktik penarikan tarif tambahan yang tidak sesuai peraturan ini telah merugikan masyarakat pengguna jasa kapal.
KSOP Banten meminta agar seluruh perusahaan pelayaran segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional mereka.
"Kami mengimbau seluruh operator untuk melakukan pengawasan ketat dan memastikan seluruh armada memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku. Jika pelanggaran serupa terulang, sanksi yang lebih berat akan dijatuhkan," tegas Adi.
Pihak operator, kata Adi, telah menerima teguran dan menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan.*