bitvonline.com-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, kembali menjadi sorotan setelah berbagai pernyataan dan kebijakannya menuai polemik di sektor perumahan nasional. Sejak dilantik pada Oktober 2024 sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto, Ara—sapaan akrabnya—dikenal dengan gaya komunikasi yang tegas dan ambisius dalam mengejar target Program 3 Juta Rumah.
Namun, berbagai kebijakan yang dilontarkan, mulai dari tudingan "pengembang nakal", wacana rumah gratis, penurunan harga rumah subsidi, hingga batasan penghasilan penerima rumah subsidi, dinilai mengganggu ekosistem perumahan yang sudah terbangun selama bertahun-tahun.
Kelima asosiasi pengembang perumahan, seperti Real Estate Indonesia (REI), Apersi, Appernas Jaya, Himperra, dan Asprumnas, secara terbuka menyuarakan kekecewaannya. Mereka menilai pendekatan Maruarar terlalu bombastis tanpa komunikasi yang cukup dan minim detail implementasi yang realistis.
"Pernyataan beliau menimbulkan stigma bahwa pengembang adalah pihak yang selalu salah. Ini merusak kepercayaan publik dan ekosistem kami," ujar Ketua Umum REI, Joko Suranto.
Senada, Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, mempertanyakan definisi "nakal" yang dilontarkan Maruarar. Menurutnya, masalah seperti rumah retak atau genangan air tidak serta merta menjadikan pengembang sebagai pelaku pelanggaran berat.
Kritik juga ditujukan pada kerja sama dengan investor asing, seperti MoU dengan investor Qatar untuk membangun 1 juta rumah. Meski tujuannya baik, pengamat menilai langkah ini berisiko terhadap kedaulatan dan keseimbangan pasar properti nasional.
Menanggapi kritik yang muncul, Maruarar tetap bersikap terbuka. Ia menegaskan bahwa dirinya bekerja demi kepentingan rakyat yang belum memiliki rumah. Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan pengembang.
"Biar publik yang menilai. Saya bekerja untuk negara, dan masyarakat yang hingga saat ini belum punya rumah," ujar Maruarar.
Meskipun menuai kritik, Maruarar menegaskan bahwa kementeriannya tengah menyusun peta jalan Program 3 Juta Rumah. Ia juga menyatakan sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).*
(km/J006)