bitvonline.com- Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, menilai pemerintah Indonesia harus memanfaatkan momentum penundaan tarif impor dari Amerika Serikat selama 90 hari untuk memperkuat posisi dalam negosiasi dagang.
Penundaan tarif ini diberikan oleh Presiden AS Donald Trump, yang semula akan menerapkan tarif sebesar 32 persen untuk produk asal Indonesia.
"Penangguhan kebijakan tarif Trump ini adalah ruang negosiasi strategis yang harus segera direspons dengan langkah konkret," ujar Charles dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025).
Dalam situasi perang dagang global yang semakin memanas, Charles menyebut Indonesia justru memiliki peluang besar untuk menjadi tujuan investasi dan ekspor alternatif, terutama bagi negara-negara yang terdampak lebih besar seperti China, Vietnam, dan Thailand.
Menurut Charles, sektor-sektor seperti tekstil, garmen, sepatu, dan furnitur berpeluang untuk tumbuh signifikan, asalkan pemerintah segera melakukan reformasi kebijakan domestik, termasuk penyederhanaan izin usaha, deregulasi ekspor, serta pemberian insentif fiskal.
Charles juga mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah meminta waktu bertemu langsung dengan Trump untuk membahas tarif impor terhadap Indonesia.
Menurutnya, diplomasi perdagangan perlu diimbangi dengan strategi ekonomi domestik yang kuat.
"Kita bisa tawarkan peningkatan impor dari AS untuk produk-produk strategis seperti kedelai, LPG, hingga produk pangan, selama tidak merugikan industri dalam negeri. Ini adalah bentuk diplomasi timbal balik yang rasional," tambahnya.
Selain itu, Charles menyarankan agar pemerintah melakukan peninjauan terhadap aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini dinilai menjadi penghambat investasi asing.
"TKDN harus tetap menjaga kepentingan nasional, namun perlu penyempurnaan agar tetap menarik bagi investor global," jelasnya.
Penundaan tarif oleh Trump ini berlaku untuk 75 negara, termasuk Indonesia, yang sebelumnya dikenakan tarif hingga 32%. Kini tarif sementara diturunkan menjadi 10% selama 90 hari, dengan China tetap dikecualikan.
Charles berharap pemerintah mampu mengambil peluang ini untuk menyusun strategi diplomasi yang cerdas dan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran, demi melindungi kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global.*