SAMOSIR -Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutkan bahwa kegiatan launching program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dan sosialisasi aplikasi Jaga Desa yang baru-baru ini dilaksanakan di wilayah mereka, melibatkan pungutan liar (pungli) atau permintaan biaya dari kepala desa (Kades).
Kejari Samosir menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan cenderung menyesatkan publik.
Kepala Kejari Samosir, Karya Graham Hutagaol, melalui Kasi Intelijen Richard Simaremare menyampaikan bahwa tidak ada perintah atau permintaan biaya dari pihak Kejari kepada kepala desa untuk membiayai kegiatan tersebut. "Kegiatan tersebut tidak dibiayai oleh anggaran desa, melainkan dari dana pribadi para kepala desa.
Tidak ada paksaan untuk berpartisipasi," ujar Richard dalam keterangan persnya, Kamis (10/4/2025).
Richard juga mengonfirmasi bahwa ada sejumlah kepala desa di Kabupaten Samosir yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa program tersebut bersifat sukarela tanpa adanya tekanan.
Program Jaga Desa sendiri merupakan inisiatif dari Kejaksaan Agung RI, bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan dana desa, serta mencegah tindak pidana korupsi.
Kejari Samosir menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya bertujuan untuk edukasi hukum bagi pemangku kepentingan desa, tetapi juga untuk memastikan bahwa dana desa dimanfaatkan secara optimal dan sesuai peruntukannya.
Kejari Samosir mengimbau masyarakat dan media untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta menjaga integritas dalam menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.*
(op)