TAPSEL -Pada reses Tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Andesmar Siregar, anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, menerima berbagai keluhan dari masyarakat sekitar tambang emas Batangtoru, milik PT Agincourt Resources (AR) Martabe.
Salah satu masalah yang disampaikan oleh perwakilan warga, Zul Fitri Siregar, adalah ketidakjelasan alokasi dividen yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak.
Menurut kesepakatan yang ada sejak 2008, sebanyak 40 persen dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapsel melalui PT ANA seharusnya digunakan untuk pengembangan masyarakat sekitar tambang.
Namun, sejak 2015, dana tersebut tidak lagi disalurkan kepada masyarakat.
Masyarakat pun meminta kejelasan dan transparansi mengenai penggunaan dana tersebut.
"Kami tidak menuduh ada penyalahgunaan, tetapi sebagai warga yang berhak menerima manfaat, kami ingin kejelasan. Dana yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat tiba-tiba hilang tanpa penjelasan.
Kami meminta KPK untuk mengaudit PT Agincourt Resources agar semuanya transparan," ungkap Zul Fitri Siregar saat berbicara dengan Andesmar.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT AR Martabe. Bantuan yang disalurkan dinilai tidak bermanfaat dan bahkan merugikan.
Salah satu contoh adalah pakan ikan yang diterima warga dalam program CSR, yang ternyata sudah kedaluwarsa dan berjamur, sehingga merusak usaha budi daya ikan mereka.
"Seharusnya bantuan CSR bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan malah merugikan. Pakan ikan yang kami terima sudah berjamur dan tidak layak pakai. Akibatnya, ikan mati, usaha gagal, dan kehidupan kami semakin sulit," kata warga yang terdampak.
Masyarakat juga menyoroti ketidakadilan dalam sistem perekrutan tenaga kerja di PT AR Martabe. Mereka merasa warga sekitar tambang sangat sulit mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut, sementara tenaga kerja dari luar justru lebih banyak diterima.
"Kami hanya meminta keadilan.