MEDAN -Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2024 Pemko Medan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kamis (27/3/2025).
Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menerima langsung LKPD Unaudited Pemko Medan tersebut.
Penyerahan dimulai dengan penandatanganan berita acara serah terima antara Pemko Medan dan BPK RI Perwakilan Sumut.
Selain Pemko Medan, ada 18 Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara yang turut menyerahkan LKPD Unaudited TA 2024. Di antaranya, Pemko Binjai, Pemko Padangsidimpuan, Pemko Pematangsiantar, Pemko Tebingtinggi, Pemko Tanjungbalai, dan berbagai Pemkab seperti Tapanuli Selatan, Batubara, Dairi, Labuhanbatu, hingga Nias Utara.
Usai penyerahan, Wali Kota Medan, Rico Waas, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah Pemko Medan telah terlaksana dengan baik, transparan, dan akuntabel.
"Pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka, dan diharapkan bisa menghasilkan berbagai program demi kesejahteraan warga Kota Medan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, mengungkapkan bahwa setelah menerima LKPD dari pemerintah daerah, BPK RI Perwakilan Sumut akan memeriksa laporan tersebut selambat-lambatnya dalam dua bulan.
Pemeriksaan ini nantinya akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audited yang menentukan apakah Pemerintah Daerah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"BPK akan fokus pada berbagai hal yang bisa menjadi kendala dalam memperoleh WTP, seperti pembatasan lingkup, pelanggaran terhadap Standar Akuntansi Pemerintah, dan ketidaklengkapan data," jelas Paula Henry.
Dengan demikian, Pemko Medan dan seluruh Pemerintah Daerah di Sumut berharap dapat meraih opini WTP, yang merupakan prestasi tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.
(op/n14)