TAPSEL -Sejumlah massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Pemberantas Korupsi Tapanuli Bagian Selatan (PMPK-Tabagsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Senin (17/3/2025).
Aksi ini dilakukan terkait dugaan adanya kegiatan fiktif dalam pengelolaan anggaran RSUD Pintu Padang Tahun Anggaran (T.A) 2024.
Koordinator aksi, Saif Ajis Siregar, dalam orasinya menyampaikan tuntutannya agar Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan memeriksa seluruh realisasi anggaran pembelanjaan RSUD Pintu Padang yang berlokasi di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan.
"Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk kontrol sosial atas dugaan adanya kegiatan fiktif yang terjadi di RSUD Pintu Padang
. Kami meminta Kejaksaan Tapanuli Selatan untuk segera menindaklanjuti hal ini dan memeriksa seluruh anggaran yang digunakan," kata Saif Ajis Siregar.
Koordinator Lapangan (Korlap), Chandra Ananda, turut mengungkapkan bahwa beredarnya informasi dan pemberitaan mengenai adanya polemik internal di RSUD Pintu Padang, baik melalui media online, cetak, maupun rekaman suara, telah menimbulkan asumsi liar di masyarakat. Ia pun mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, untuk segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang berpotensi terjadi.
"Kami mendesak agar aparat penegak hukum memeriksa lebih lanjut dugaan adanya kegiatan fiktif di RSUD Pintu Padang. Ini sudah sangat meresahkan masyarakat, dan kami percaya hal ini bisa mengarah pada praktik korupsi berjamaah," ungkap Chandra Ananda.
Massa yang terdiri dari mahasiswa dan aktivis PMPK-Tabagsel ini membentangkan spanduk dan poster yang berisi pernyataan sikap serta tuntutan mereka. Mereka juga meminta kepada pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap dugaan korupsi yang terjadi di RSUD Pintu Padang.
Tuntutan Massa PMPK-Tabagsel:
Meminta kepada Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dirut RSUD Pintu Padang yang dianggap tidak mampu mengemban amanahnya sebagai kepala rumah sakit.
Meminta kepada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan untuk segera memanggil dan memeriksa seluruh realisasi anggaran RSUD Pintu Padang T.A 2024, yang diduga melibatkan kegiatan fiktif.
Meminta kepada Polres Tapanuli Selatan untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dirut RSUD Pintu Padang terkait dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.