JAKARTA -Menjelang datangnya hari raya Idul Fitri atau Lebaran tahun 2025, sejumlah pengusaha kembali dihadapkan pada masalah serius terkait keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Pasalnya, sejumlah oknum Ormas tertentu kerap kali mendatangi tempat usaha untuk memaksa pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya (THR).
Praktik pemerasan ini mengkhawatirkan banyak pihak karena dapat merusak iklim usaha dan ekonomi.
Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, praktik pemerasan THR oleh ormas bukan lagi persoalan sepele.
"Ini adalah cermin dari lemahnya penegakan hukum dan ancaman serius terhadap masa depan perekonomian. Pemerintah tidak bisa lagi berpangku tangan," ungkap Achmad, Sabtu, 22 Maret 2025.
Achmad menambahkan, pengusaha kini terjepit antara mematuhi hukum dengan menolak memberi THR kepada ormas atau melanggengkan praktik ilegal untuk kelancaran bisnis mereka.
Keadaan ini, menurutnya, hanya akan memperburuk indeks kemudahan berusaha Indonesia, yang pada 2023 masih berada di peringkat 72 dari 190 negara menurut Bank Dunia.
"Jika pemerintah tidak segera turun tangan, situasi ini bisa menjadi bom waktu yang menghambat pertumbuhan ekonomi," kata Achmad menegaskan.
Achmad menyarankan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penindakan tegas terhadap ormas yang terlibat dalam pemerasan.
Aparat keamanan harus lebih proaktif mengusut laporan pengusaha dan menindak pelaku tanpa pandang bulu.
"Selama ini, banyak oknum ormas merasa kebal hukum karena kurangnya tindakan represif," ujarnya.