JAKARTA -Di tengah kerumunan besar aksi penolakan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang berlangsung di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/3/2025), tampak segelintir orang yang justru mendukung regulasi tersebut.
Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Aksi damai! Dalam rangka mendukung RUU TNI, mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU TNI demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia."
Ketika ditanya alasan mereka mendukung pengesahan UU TNI, peserta tersebut mengaku hanya mengikuti ajakan dari koordinator lapangan (korlap) tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
"Saya disuruh sama korlap," ungkap salah satu peserta aksi pendukung revisi UU TNI di depan Gedung DPR RI.
Ketika ditanya lebih jauh, ia pun memilih untuk tidak memberikan jawaban. "Tanya ke korlap saja," lanjutnya singkat.
Sementara itu, Edi Susilo, yang merupakan koordinator lapangan (korlap) aksi tersebut, menjelaskan bahwa revisi UU TNI tidak mengandung unsur dwifungsi ABRI.
Menurutnya, UU TNI justru akan memperkuat kesatuan antara TNI dan Polri yang memiliki lembaga dan pimpinan masing-masing, tanpa ada tumpang tindih fungsi.
"Tidak ada yang namanya dwifungsi ABRI. TNI dan Polri sekarang memiliki kedudukan yang sama, masing-masing memiliki lembaga dan pimpinan sendiri. Jadi tidak ada lagi penggabungan fungsi," jelas Edi.
Edi menambahkan bahwa revisi UU TNI bertujuan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia.
Ia juga menyebut bahwa dengan adanya sinergi yang lebih kuat antara TNI dan Polri, Indonesia bisa maju menuju "Indonesia Emas."
"Dalam situasi kita yang prihatin melihat mega korupsi selama ini, kami berharap dengan adanya revisi UU TNI, ada sinergi yang lebih kuat di kementerian untuk menjaga keutuhan negara," kata Edi.
Aksi massa pendukung revisi UU TNI dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dengan puluhan orang yang datang menggunakan lima mobil angkot berwarna biru.