JAKARTA -Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa DPR siap melakukan dialog dengan mahasiswa yang saat ini masih melakukan aksi penolakan terhadap disahkannya Revisi Undang-Undang (RUU) TNI menjadi UU TNI.
Pengesahan UU TNI ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang digelar di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).
Dalam keterangannya, Puan menjelaskan bahwa pembahasan RUU TNI telah dilakukan secara terbuka dan memenuhi asas legalitas yang berlaku.
"Alhamdulillah baru saja rapat paripurna DPR mengesahkan UU TNI yang dari fokus pembahasannya sudah memenuhi semua asas legalitas yang memang harus dilaksanakan," ujar Puan.
Puan menjelaskan bahwa Revisi UU TNI ini berfokus pada tiga pasal utama. Pertama, Pasal 7 yang berkaitan dengan operasi militer.
Kedua, Pasal 47 yang mengatur penambahan jumlah bidang yang dapat ditempati oleh TNI aktif dari 10 menjadi 14. Ketiga, Pasal 53 yang mengatur usia pensiun, dengan menyoroti aspek keadilan bagi prajurit.
Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa DPR dan pemerintah tetap berpegang pada prinsip-prinsip supremasi sipil, hak demokrasi, serta hak asasi manusia (HAM) yang sesuai dengan peraturan di Indonesia maupun internasional.
"Jadi kami berharap dan mengimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, kami siap memberikan penjelasan.
Apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai bahwa ada berita-berita yang kemudian Revisi UU TNI tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak ada," imbuhnya.
Puan juga berharap bahwa pengesahan Revisi UU TNI ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa dan negara di masa depan.
DPR dan pemerintah, menurutnya, telah berusaha mengakomodasi berbagai kepentingan dalam pembahasan RUU ini demi kesejahteraan rakyat dan stabilitas negara.
(oz/n14)