JAKARTA - Sebanyak 5.021 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi Jakarta, dan instansi terkait diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (20/3/2025) siang.
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa ribuan personel akan ditempatkan di sejumlah lokasi strategis sekitar Gedung DPR untuk memastikan kelancaran jalannya aksi dan menghindari kericuhan.
"Personel akan ditempatkan di sejumlah lokasi strategis sekitar gedung DPR," ujarnya.
Polisi juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan secara situasional untuk mengurangi dampak kemacetan.
Susatyo Purnomo Condro mengimbau agar massa aksi tetap tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis.
Ia juga meminta para peserta aksi untuk menghormati pengguna jalan lainnya selama unjuk rasa berlangsung.
Seluruh personel pengamanan yang diterjunkan pada aksi ini tidak dibekali senjata dan akan berfokus pada pengamanan serta menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai.
Sementara itu, revisi UU TNI dipastikan akan disahkan pada rapat paripurna DPR setelah seluruh fraksi di DPR setuju untuk membawa revisi tersebut ke tingkat paripurna.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut kemungkinan akan diambil pada rapat paripurna minggu ini.
(bs/n14)