JAKARTA -Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menghadapi aksi protes mahasiswa yang menolak RUU Tentara Nasional Indonesia (TNI) di depan gerbang Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).
Dalam audiensi tersebut, Supratman mengungkapkan bahwa ia akan mengkomunikasikan aspirasi massa aksi kepada pemerintah dan DPR.
Aksi protes dimulai ketika perwakilan mahasiswa dari Universitas Trisakti menyampaikan kekhawatiran bahwa pemerintah berupaya mengembalikan dwifungsi ABRI, yang sebelumnya dibatasi melalui reformasi.
Mereka menegaskan bahwa tujuan reformasi adalah untuk memperkuat supremasi sipil dan menghindari peran militer yang berlebihan dalam pemerintahan.
"Hari ini DPR dan Kementerian Pertahanan mencoba mengembalikan dwifungsi tersebut," ujar perwakilan mahasiswa, menekankan pentingnya supremasi sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Supratman, yang awalnya tidak berniat untuk duduk bersama anggota DPR dengan massa aksi, menyatakan akan tetap menampung dan mendengar aspirasi mereka.
"Saya sebagai Menteri Hukum akan berkomunikasi dengan pemerintah, pimpinan DPR, dan anggota Komisi I mengenai aspirasi ini," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi XIII DPR, Vita Ervina, juga bergabung untuk membantu menjembatani komunikasi antara massa aksi dan pimpinan DPR.
"Kami akan mengkomunikasikan tuntutan ini kepada pimpinan kami yang berwenang," jelasnya.
Selain itu, massa aksi meminta Supratman untuk membacakan press release yang berisi penolakan terhadap RUU TNI.
Dalam press release yang dibacakan oleh Supratman, mahasiswa menegaskan bahwa revisi undang-undang ini berpotensi melemahkan supremasi sipil, membuka peluang kembalinya dwifungsi ABRI, dan dapat menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.