JAKARTA -Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa tidak ada lagi rapat lanjutan dengan mitra kerja yang secara khusus membahas efisiensi anggaran oleh kementerian/lembaga. Pernyataan ini disampaikan kepada wartawan di Gedung DPR RI pada Jumat (14/2/2025), merespons pertanyaan mengenai kemungkinan adanya rapat lanjutan terkait kebijakan efisiensi anggaran.
"Sudah selesai. Ekonomi untuk rakyat sudah selesai," ujar Dasco, menegaskan bahwa fokus kini beralih pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Dia juga menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran telah dijelaskan secara rinci oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sehingga tidak ada lagi hal yang perlu dijawab terkait kebijakan tersebut.
Sri Mulyani sebelumnya juga memberikan klarifikasi terkait efisiensi anggaran ini dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Pimpinan DPR dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Dalam paparan tersebut, Sri Mulyani memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di seluruh kementerian/lembaga. Hal ini disampaikan untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait potensi PHK yang bisa terjadi sebagai dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
"Terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di kementerian dan lembaga, kami pastikan bahwa tidak ada PHK yang terjadi," tegas Sri Mulyani di depan awak media.