bitvonline.com -Di balik sorotan gemerlap kebijakan sosial di Libya, masa pemerintahan Muammar Gaddafi (1969–2011) meninggalkan warisan yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, pemerintahannya memperkenalkan sejumlah inisiatif ambisius untuk memberikan layanan dasar secara gratis—mulai dari listrik dan bahan bakar minyak (BBM) murah, hingga perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang dibiayai negara. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut menuai kritik tajam karena dianggap tidak berkelanjutan dan sangat bergantung pada pendapatan minyak.
Subsidi Besar-Besaran untuk Seluruh Rakyat
Di bawah rezim Gaddafi, listrik dinyatakan sebagai hak dasar bagi setiap warga Libya. Pemerintah menggratiskan listrik untuk seluruh rakyat, upaya yang dinilai sebagai bentuk redistribusi kekayaan negara yang bersumber dari hasil ekspor minyak. Kebijakan ini disusul dengan subsidi besar-besaran untuk BBM, sehingga harga bahan bakar tetap terjangkau—membantu menopang kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Selain itu, Gaddafi juga mengklaim bahwa setiap warga berhak mendapatkan perumahan tanpa harus membayar sewa. Program perumahan bersubsidi ini, bersama dengan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan secara gratis, merupakan bagian dari visi sosialisme yang ia terapkan. Dalam narasinya, pemerintah Libya berperan sebagai pelindung dan penyedia hak-hak dasar bagi rakyatnya.