Jakarta – Peneliti Nusantara Foundation, Imam Rozikin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya jumlah peneliti asing yang beroperasi di Indonesia. Menurut Imam, hal ini perlu ditinjau lebih dalam, terutama dari sudut pandang keamanan nasional. Peningkatan peneliti asing, jika tidak diawasi dengan cermat, bisa berisiko pada penyalahgunaan data biologis dan informasi strategis Indonesia. Imam mengingatkan bahwa sejarah penjajahan Belanda membuktikan bahwa riset bisa menjadi alat strategis dalam eksploitasi suatu bangsa. “Penjajahan Belanda tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga riset antropologi, politik, dan sosial untuk menguasai Nusantara,” ujar Imam, dalam keterangannya pada Rabu (1/1/2024).
Dia juga mengangkat kasus kontroversial seperti NAMRU-2, laboratorium yang diinisiasi oleh Amerika Serikat di Indonesia, yang membuka potensi penyalahgunaan data biologis. Menurut Imam, hal ini sejalan dengan teori biopolitik Michel Foucault, yang menyatakan bahwa penguasaan atas data biologis merupakan bentuk kontrol terhadap populasi. Dengan kekayaan biodiversitas yang dimiliki Indonesia, data genetik manusia dan lanskap geografis Indonesia memiliki nilai strategis yang rentan terhadap eksploitasi. Imam menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap riset asing. “Data hasil penelitian harus dilindungi dari potensi penyalahgunaan untuk kepentingan asing.
Kolaborasi internasional memang penting, tetapi harus dilakukan dengan transparansi dan perlindungan data yang ketat,” ujarnya. Menurutnya, negara-negara maju seringkali memanfaatkan penelitian sebagai alat untuk tujuan spionase. Selain itu, Imam juga menyoroti peran perusahaan farmasi global yang sering memanfaatkan biodiversitas negara berkembang untuk pengembangan produk bernilai tinggi. Fenomena ini, menurut Imam, bisa menjadi ancaman nyata jika tidak diimbangi dengan kebijakan pengawasan yang efektif. Imam menyarankan agar Indonesia memperkuat sinergi antar lembaga seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), BIN, TNI, Polri, serta kementerian terkait.
Penggunaan teknologi modern seperti big data, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi intelijen dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan. Dosen Universitas Krisnadwipayana ini juga menekankan pentingnya pelatihan intensif bagi akademisi dan masyarakat yang terlibat dalam riset, untuk meningkatkan kesadaran akan potensi ancaman yang dapat muncul selama proses penelitian. “Kerjasama ilmiah internasional tidak dapat dihindari, tetapi harus disertai dengan langkah mitigasi risiko yang ketat,” tambah Imam. Untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, transparansi dalam pengelolaan data hasil penelitian, pengawasan selama proses riset, dan evaluasi pasca-penelitian menjadi sangat penting. Indonesia perlu mengintegrasikan regulasi yang kuat, teknologi modern, dan koordinasi antar instansi agar dapat memanfaatkan potensi riset internasional tanpa mengorbankan kedaulatan dan keamanannya.
(CHRISTIE)