Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai bahwa permasalahan yang dihadapi oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Sebagai informasi, Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Senin (21/10/2024). Meskipun Sritex mengajukan kasasi, namun permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).
Dengan status pailit yang disandang perusahaan tekstil besar ini, Agus menyebutkan bahwa hal ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memulihkan kembali kegiatan produksi Sritex. “Itu tentu mempersulit pemerintah, dalam hal ini Kemenperin, dan juga Kemenaker. Tapi faktanya seperti itu. Menurut pandangan saya, isu Sritex ini jauh lebih complicated dari yang terlihat di permukaan,” ujar Agus di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (3/1/2025).
Menperin menambahkan bahwa prioritas utama Kemenperin adalah memastikan agar Sritex tetap dapat berproduksi, sehingga para pekerja yang terdampak bisa kembali bekerja. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jika produksi Sritex terhenti, hal tersebut akan berakibat pada hilangnya pangsa pasar yang sudah lama diisi oleh perusahaan tersebut. Menurutnya, sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan pasar, terutama jika pesaing dari negara lain mengisi pasar tersebut.
“Jika pasar Sritex diisi oleh produsen negara lain, itu akan merugikan kita. Kita kehilangan market dan untuk mendapatkan kepercayaannya itu sulit,” jelas Agus. Sebagai langkah selanjutnya, Kemenperin berencana untuk melakukan pendekatan dengan tim kurator Sritex untuk mengeksplorasi kemungkinan agar perusahaan dapat terus beroperasi.
Agus mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta kepada kurator untuk melakukan pertemuan guna membahas apakah perusahaan masih dapat beroperasi atau tidak. “Jadi kami minta kepada kurator untuk bertemu, dan sekarang sedang diatur jadwalnya. Kita inginkan adalah going concern, bahwa kita bisa produksi dan tenaga kerja bisa kita selamatkan. Yang bisa memutuskan going concern bisa atau tidak adalah kurator dan tim pengawas,” tuturnya.
(CHRISTIE)