JAKARTA -Asosiasi pengusaha di Indonesia mengapresiasi keputusan pemerintah yang menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% hanya untuk barang mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.
Beberapa asosiasi yang menyatakan dukungannya antara lain Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).
Menurut Handaka Santosa, Ketua Komite Perdagangan Dalam Negeri APINDO sekaligus Ketua Umum APREGINDO, kebijakan ini adalah langkah bijaksana yang menjaga daya beli masyarakat secara umum dan berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan kepastian dan keadilan bagi sektor usaha.
“Kami mengapresiasi kebijakan ini karena mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan negara dan kepentingan masyarakat serta pelaku usaha. Kebijakan yang terukur ini tidak hanya mendorong daya beli masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Handaka dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (4/1/2025).
Selain itu, Handaka juga menilai masa transisi selama tiga bulan yang diberikan pemerintah sebagai langkah bijak untuk memberikan waktu bagi dunia usaha mempersiapkan penerapan kebijakan ini secara maksimal. Sosialisasi teknis yang akan dilakukan oleh pemerintah bersama asosiasi sektoral diharapkan dapat memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar dan sesuai rencana.
APINDO bersama asosiasi sektoral lainnya berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini dan percaya bahwa dialog yang erat antara pemerintah dan dunia usaha akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat daya saing industri dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
(N/014)