JAKARTA -Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji 2025, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam memantau pelaksanaan ibadah haji 2025. Hal ini disampaikan Sufmi Dasco dalam rapat perdana antara timwas haji dan Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 di DPR RI, Selasa (7/1).
Dasco menuturkan, Presiden Prabowo menginginkan KPK memberikan pendampingan kepada Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) agar penyelenggaraan haji 2025 dapat berjalan lancar dan transparan. Pendampingan ini dianggap krusial, mengingat beberapa temuan dan catatan dari Pansus Angket Haji 2024, termasuk ketidaksesuaian alokasi kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi yang dinilai perlu diawasi dengan ketat.
“Kita harus mewaspadai temuan-temuan pansus yang lalu, di mana ada slot-slot yang termanipulasi sehingga yang berhak berangkat haji tidak dapat melaksanakan ibadah tersebut,” kata Dasco dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, Sufmi Dasco juga menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo terhadap kinerja Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama yang berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan haji (BPIH) 2025. BPIH tahun ini disepakati sebesar Rp 89.410.258,79, mengalami penurunan sekitar Rp 4 juta dibandingkan dengan BPIH 2024 yang mencapai Rp 93.410.286.
Keputusan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, dengan harapan dapat meringankan beban jamaah haji Indonesia pada tahun 2025. Dasco berharap dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan penurunan biaya haji, penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lebih baik, transparan, dan sesuai dengan hak para calon jamaah haji.
(N/014)