Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tengah mengupayakan perluasan akses Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi pekerja sektor informal. Kelompok ini mencakup pengemudi ojek online (ojol) hingga tukang cukur.
Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menyebut tantangan utama pemberian KPR kepada pekerja informal adalah ketiadaan penghasilan tetap yang terdokumentasi seperti slip gaji. “Kalau karyawan kan gampang pakai slip gaji. Bank harus lihat dokumen, sedangkan pekerja informal dokumennya kacau,” kata Nixon di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/1/2025).
BTN kini merancang kebijakan untuk mengandalkan histori tabungan selama 3 hingga 6 bulan sebagai dasar penilaian pengajuan KPR subsidi. Jika calon debitur memiliki catatan menabung yang baik, maka KPR bisa diberikan. “Kalau track record nabungnya bagus, kita kasih,” tegas Nixon.
BTN juga bekerja sama dengan salah satu aplikasi ojek online berinisial G untuk memudahkan pengajuan kredit. Melalui potongan harian dari pendapatan, pengemudi dapat membangun histori keuangan. “Kalau catatan tabungannya besar dan intensitas nariknya banyak, bisa ajukan KPR,” tambahnya.
Untuk tukang cukur, BTN memanfaatkan data dari paguyuban sebagai referensi catatan keuangan dan kredibilitas. Paguyuban dapat membantu memverifikasi kelayakan pekerja informal. “Paguyuban bisa merekap data dan memberi laporan. Cara ini membantu verifikasi apakah orang tersebut pedagang baik-baik atau bukan,” papar Nixon.
BTN menargetkan peningkatan porsi nasabah pekerja informal dari 10% menjadi 20% dalam program KPR FLPP. Tahun 2025, BTN berencana menyalurkan KPR FLPP kepada 220-300 ribu nasabah. “Hari ini kami diskusikan kisaran itu, tergantung skema yang disetujui. Setidaknya 20% harus disalurkan ke sektor informal,” pungkas Nixon.
(christie)