JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa alokasi dana bantuan sosial (bansos) mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp20,5 triliun, mencapai total Rp493,5 triliun pada tahun 2024, yang bersamaan dengan tahun pemilu. Adapun, anggaran program bansos pada APBN 2023 mencapai Rp476 triliun. Antara lain menyasar program keluarga harapan (PKH) hingga kartu sembako.
Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, pada Selasa, 30 Januari.
Sri Mulyani menekankan bahwa kenaikan alokasi bansos ini bukanlah keputusan yang diambil sendiri oleh pemerintah, melainkan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, ia menyatakan bahwa bansos merupakan bagian dari program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dengan menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” ujar Menteri Keuangan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan terus berfungsi sebagai “shock absorber” untuk melindungi masyarakat dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik. Program bansos menjadi salah satu bentuk intervensi APBN dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama menghadapi volatilitas harga pangan yang fluktuatif.
https://youtu.be/rVTpJWOSnnU
Meskipun bansos menjadi fokus intervensi, Sri Mulyani menekankan bahwa APBN juga melakukan intervensi melalui anggaran ketahanan pangan. Pada tahun 2023, anggaran ketahanan pangan mencapai Rp104,2 triliun, dan ditingkatkan menjadi Rp114,3 triliun pada tahun 2024. Program ini mencakup berbagai inisiatif, seperti pengembangan sentra produksi, infrastruktur pertanian, dan langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan produksi pangan.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah bertujuan untuk tidak hanya memberikan bantuan sosial langsung kepada masyarakat, tetapi juga untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan merespons volatilitas harga pangan yang mungkin terjadi di masa depan.
(A/08)