JERUSALEM – Kabinet Keamanan Israel pada Selasa (14/1/2025) menggelar rapat untuk menyetujui kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas demi gencatan senjata di Gaza. Meskipun kesepakatan ini mendapat penentangan dari dua menteri koalisi, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Dalam Negeri, Itamar Ben-Gvir, rapat kabinet tetap menghasilkan keputusan untuk melanjutkan perjanjian tersebut.
Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, menegaskan bahwa suara Smotrich dan Ben-Gvir tidak akan menghalangi proses tersebut. Dichter mengatakan bahwa keputusan ini sangat penting untuk pemulangan para korban penculikan yang telah terjadi dalam konflik ini. “Ini adalah momen penting untuk memastikan mereka kembali ke keluarga mereka,” kata Dichter dalam konferensi pers.
Meskipun ada ketegangan dalam koalisi, dengan Netanyahu berupaya menjaga dukungan Smotrich, laporan menyebutkan bahwa risiko runtuhnya pemerintah Israel sangat rendah karena mayoritas koalisi masih mendukung kesepakatan ini. Netanyahu sendiri telah bertemu dengan Smotrich untuk menawarkan konsesi terkait pembangunan permukiman di Tepi Barat untuk memastikan partisipasi berkelanjutan dalam pemerintahan.
Kesepakatan gencatan senjata ini melibatkan pertukaran tahanan, dengan lebih dari 10.300 tahanan Palestina ditahan oleh Israel, sementara sekitar 99 warga Israel diyakini ditahan di Gaza. Meskipun rincian kesepakatan sudah rampung, Hamas belum memberikan komentar resmi tentang persetujuan tersebut.
Perundingan yang melibatkan mediator seperti Qatar, Mesir, dan AS sempat terhambat oleh kondisi yang diberlakukan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Beberapa pihak, termasuk oposisi dan keluarga sandera Israel, menuduh Netanyahu menghalangi kemajuan dalam mencapai kesepakatan.
Sejak dimulainya perang pada 7 Oktober 2023, hampir 46.600 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan udara Israel di Gaza, meskipun Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata segera. Dalam konteks ini, Israel juga menghadapi tuduhan kejahatan perang di Mahkamah Internasional dan Pengadilan Kriminal Internasional.
(christie)