AS -Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan untuk memberikan pidato penting di depan Kongres Amerika Serikat hari ini, Rabu (24/7/2024). Namun, acara ini tidak disambut baik oleh sejumlah anggota Kongres AS, termasuk beberapa figur penting dari Partai Demokrat, yang memutuskan untuk memboikot pidato tersebut. Keputusan ini mencerminkan kecaman yang semakin keras terhadap kebijakan Netanyahu terkait Gaza dan Palestina.
Salah satu yang menonjol dalam mengekspresikan penolakan adalah Senator Bernie Sanders. Dalam pernyataannya, Sanders menyatakan secara tegas bahwa Netanyahu dan pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, dianggap sebagai penjahat perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan komisi independen PBB. Senator Sanders menyoroti penggunaan dana pajak AS untuk mendukung operasi militer yang dianggapnya tidak manusiawi di Gaza, menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dalam konteks kemanusiaan global.
Tidak hanya Sanders, sejumlah anggota Kongres lainnya juga mengambil sikap serupa. Senator Patty Murray, yang seharusnya duduk di ruang rapat Netanyahu, memilih untuk tidak hadir sebagai bentuk protes terhadap kebijakan militer Israel di Gaza. “Mencapai gencatan senjata yang adil dan berkelanjutan adalah prioritas utama saat ini,” ujar Murray dalam pernyataannya, menekankan pentingnya perdamaian yang stabil di Jalur Gaza.
Selain itu, Anggota Kongres Rashida Tlaib dari Partai Demokrat juga mengecam keras kebijakan Netanyahu terhadap Palestina. Tlaib menganggap Netanyahu sebagai figur yang bertanggung jawab atas genosida terhadap rakyat Palestina dan meminta agar langkah hukum diambil melalui Pengadilan Kriminal Internasional. “Sejak 1948, AS telah memberikan lebih dari $141 miliar senjata kepada Israel untuk mendukung pembersihan etnis warga Palestina,” ujar Tlaib, mengkritik kebijakan AS yang terus mendanai operasi militer di wilayah tersebut.
Senator Chris Van Hollen dari Maryland juga termasuk dalam daftar yang memboikot pidato Netanyahu. Van Hollen menuduh Netanyahu sebagai penghalang utama dalam upaya mencapai perdamaian dan resolusi dua negara bagi konflik Palestina. Kritik keras juga datang dari Senator Jeff Merkley dari Oregon, yang menyalahkan Netanyahu atas krisis kemanusiaan di Gaza yang melibatkan pembunuhan warga sipil dan upaya yang gagal untuk membebaskan para sandera.
Namun, tidak semua anggota Kongres yang seharusnya hadir memilih untuk memboikot. Wakil Presiden AS Kamala Harris, meski tidak hadir dalam pidato Netanyahu, telah menjadwalkan pertemuan pribadi dengan Netanyahu untuk membahas keamanan Israel dan upaya perdamaian di Gaza. Harris menegaskan komitmen AS untuk mendukung keamanan Israel sambil menyerukan penyelesaian yang adil bagi warga sipil Palestina yang menderita akibat konflik yang berlarut-larut.
Kontroversi ini semakin memperlihatkan perpecahan di antara politisi AS terkait pendekatan terhadap Israel dan Palestina. Meskipun ada keinginan untuk mendukung Israel sebagai sekutu strategis, kritik terhadap kebijakan militer Netanyahu semakin kuat, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia global.
Perdebatan ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas politik dan moral Amerika Serikat dalam urusan internasional, tetapi juga menyoroti tantangan bagi diplomasi AS dalam mengelola konflik di Timur Tengah. Dengan perubahan dinamika politik AS yang terus berubah, keputusan untuk menghadiri atau memboikot pidato Netanyahu menjadi simbol dari pembahasan yang mendalam mengenai nilai, kepentingan nasional, dan tanggung jawab internasional.
(N/014)