Jakarta –Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengusulkan skema pembiayaan baru berbasis credit scoring atau skor kredit untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usulan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi kendala utama yang dihadapi UMKM dalam memperoleh modal usaha.
Dalam konferensi pers yang diadakan di acara Indonesian Clothing Summit 2024, di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Teten Masduki menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi intensif mengenai skema tersebut dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teten menyatakan bahwa diskusi tersebut disambut baik dan OJK tengah mempersiapkan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan skema credit scoring ini.
“Alhamdulillah, perkembangan sudah positif. Kami sudah berbicara dengan Menteri Keuangan dan OJK. Di OJK, mereka juga sedang menyiapkan infrastruktur kebijakan yang memungkinkan skema ini terlaksana,” ujar Teten.
Menurut Teten, skema credit scoring ini telah diterapkan dalam perbankan, namun masih dalam skala terbatas. Dengan sistem ini, data tambahan seperti data telepon dan listrik akan digunakan sebagai faktor penilaian, di luar data historik kredit yang biasanya menjadi pertimbangan utama. Ia optimistis bahwa dengan penambahan data tersebut, lebih banyak pelaku UMKM akan dapat mengakses pembiayaan.
“Dengan credit scoring, ada tambahan data alternatif yang akan dipertimbangkan, seperti data telepon dan data listrik dari PLN. Dengan tambahan data ini, diharapkan semakin banyak UMKM yang dapat menerima kredit perbankan,” jelasnya.
Saat ini, hanya sekitar 19% pelaku UMKM yang dapat mengakses pembiayaan perbankan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan agar 30% pelaku UMKM bisa mendapatkan kredit perbankan pada tahun 2024. Teten mengakui bahwa target tersebut sulit tercapai tanpa adanya perubahan signifikan dalam skema pembiayaan. Oleh karena itu, penerapan skema credit scoring dianggap sebagai langkah strategis yang sangat penting.
“Kita optimis, karena ini merupakan metode yang sudah diterapkan di 145 negara. Namun, para pelaku UMKM juga perlu mulai melakukan pencatatan secara digital untuk mempermudah pembuatan track record mengenai kesehatan usaha mereka,” imbuh Teten.
Usulan ini diharapkan dapat membuka akses lebih luas bagi UMKM untuk mendapatkan modal yang mereka butuhkan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan dukungan yang lebih baik bagi sektor usaha kecil dan menengah.
(n/014)