MEDAN - Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan meminta polisi menyelidiki dugaan keracunan yang dialami belasan siswa sekolah dasar (SD) setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, penyebab kejadian tersebut harus dipastikan melalui pemeriksaan menyeluruh agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan orangtua.
Peristiwa itu terjadi pada Jumat (9/10/2026) di salah satu SD negeri di Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Sebanyak 17 siswa dilaporkan mengalami dugaan keracunan, dan sejumlah siswa masih menjalani perawatan di RS Imelda Medan.
Wong meminta pemerintah tidak menganggap remeh kejadian tersebut. Menurutnya, keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
Baca Juga: Di Balik Korupsi Rp 863 Miliar Motor Listrik MBG: Pengadaan Fiktif Baterai Hingga Keterlibatan Perwira "Jangan sampai program MBG yang dinilai baik oleh pemerintah justru menimbulkan keresahan dan kegelisahan bagi anak-anak didik maupun orangtua. Keamanan dan kelayakan makanan harus menjadi prioritas utama," tegas Wong, Minggu (11/10/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperketat pengawasan terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan. Pengawasan tersebut mencakup kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan, hingga distribusi makanan ke sekolah.
Wong turut mendesak Dinas Pendidikan Kota Medan segera merespons kejadian tersebut. Ia mengingatkan agar penanganan dilakukan secara objektif dan tidak langsung menyalahkan pihak sekolah, mengingat sekolah merupakan penerima makanan yang didistribusikan oleh mitra SPPG.
Ia meminta polisi memeriksa seluruh aspek yang berkaitan dengan kejadian tersebut, termasuk pengelola dapur SPPG yang memasok makanan ke sekolah. Langkah itu diperlukan untuk memastikan apakah gejala yang dialami para siswa berkaitan dengan makanan MBG atau disebabkan faktor lain.
"Polisi harus menyelidiki penyebabnya secara menyeluruh. Apakah gejala yang dialami para siswa berkaitan dengan makanan MBG atau disebabkan faktor lain, semuanya harus dipastikan melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Wong menambahkan, sanksi tegas perlu diberikan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran atau makanan yang disalurkan tidak memenuhi standar keamanan pangan.
Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program MBG, terutama setelah munculnya dugaan kejadian serupa yang memicu kekhawatiran masyarakat. Menurutnya, program tersebut tetap memiliki tujuan baik, tetapi pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat untuk melindungi keselamatan siswa.
Selain itu, Wong mendukung pembahasan alternatif pengelolaan makanan yang melibatkan pihak sekolah, misalnya melalui kantin sekolah. Namun, opsi tersebut tetap harus memenuhi standar gizi, keamanan pangan, dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sekolah, pengelola SPPG, dan Dinas Kesehatan Kota Medan untuk menangani kejadian tersebut.