JAKARTA - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendesak pemerintah memperketat standar keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan itu disampaikan setelah kasus dugaan keracunan kembali dialami anak-anak sekolah di sejumlah daerah.
Ketua Pengurus Pusat IDAI Dr dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA, Subsp.Kardio(K), mengatakan kasus keracunan MBG yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Dia menyoroti satu kejadian yang menurutnya menyebabkan sekitar 500 anak sekolah diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG.
"Terus terang kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dibuat sangat bersedih ya, melihat dalam satu episode saja ratusan ya, bisa sampai 500 anak-anak sekolah keracunan MBG ya, sampai kita lihat ambulans sibuk luar biasa, angkut mereka ke rumah sakit ya," kata Piprim dalam media briefing, Jumat (11/9/2026).
Baca Juga: Buntut Keracunan Massal di Karo, Dinkes Sumut Perketat Pengawasan Dapur MBG Piprim juga menyinggung kondisi seorang anak yang disebut mengalami penurunan kesehatan setelah diduga mengonsumsi MBG. Dia mengatakan IDAI sejak awal telah mengingatkan pentingnya penerapan keamanan pangan atau food safety dalam program tersebut.
Menurut Piprim, keamanan pangan tidak cukup dijaga hanya dengan meminta guru mencicipi makanan sebelum diberikan kepada siswa. Dia menilai diperlukan sistem pengawasan yang lebih kuat dari proses pengolahan hingga makanan dikonsumsi.
"Bagi kami, satu saja anak yang sakit, satu saja anak keracunan, itu tidak bisa ditoleransi. Karena bagi orang lain mungkin satu anak itu hanya sekadar angka, bahkan ada yang bilang 0,00 sekian persen katanya, dari sekian juta anak. Tapi bagi keluarganya, tidak ada anak itu berupa angka," ujarnya.
IDAI sebelumnya juga mengusulkan agar penyediaan MBG dilakukan melalui kantin sekolah. Dengan skema tersebut, makanan dinilai dapat disajikan dalam kondisi tetap hangat ketika dikonsumsi siswa.
Konsep kantin sekolah itu juga dinilai dapat memberikan pilihan makanan yang lebih sesuai bagi anak. IDAI turut mendorong agar pelaksanaan program memperhatikan kebutuhan anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Piprim menegaskan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG harus diterapkan secara ketat dan tidak boleh ditawar. Dia juga meminta edukasi mengenai keamanan pangan serta pertolongan pertama pada kasus keracunan diberikan kepada guru dan siswa.
Menurutnya, tujuan MBG untuk memberikan makanan bergizi kepada anak justru dapat kehilangan manfaat apabila aspek keamanan makanan diabaikan.
"Niatnya mulia memberi makan, memberi gizi pada anak-anak, tapi ketika pelaksanaannya abai terhadap food safety atau standar keamanan pangan, maka yang didapat bisa suatu fatalitas ya dengan korbannya anak-anak," tuturnya.
Piprim pun meminta pemerintah memastikan tidak ada lagi anak yang menjadi korban keracunan akibat pelaksanaan MBG.