MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap di wilayah terpencil.
Kebijakan ini menyusul kasus seorang ibu hamil di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang harus ditandu sejauh 30 kilometer selama sekitar enam jam akibat minimnya akses jalan dan jauhnya fasilitas kesehatan.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan belasungkawa atas peristiwa tersebut.
Baca Juga: Bukan Sekadar Bangun Infrastruktur, Bupati Tapteng Dorong Penataan Ekosistem Usai Banjir Bandang dan Longsor Ia menegaskan bahwa kondisi layanan kesehatan di daerah terpencil harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah.
"Kami dari provinsi menyampaikan belasungkawa atas kejadian ini. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat lebih mudah dijangkau," kata Bobby Nasution di Medan, Selasa (12/5/2026).
Menurut Bobby, persoalan utama di wilayah terpencil tidak hanya terbatas pada ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga akses infrastruktur menuju layanan tersebut yang masih terbatas.
Karena itu, Pemprov Sumut mendorong percepatan peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap, terutama di wilayah dengan jarak lebih dari 30 kilometer dari rumah sakit rujukan.
"Puskesmas yang jaraknya lebih dari 30 kilometer dari rumah sakit kita dorong menjadi Puskesmas rawat inap. Program ini sudah kita siapkan dan dipercepat mulai tahun ini," ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemprov Sumut telah meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan pengecekan terhadap standar fasilitas Puskesmas di wilayah masing-masing.
Jika memenuhi kriteria, pemerintah provinsi akan memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan layanan.
"Standarnya sudah ada. Ketika sudah memenuhi standar, Pemerintah Provinsi akan membantu agar Puskesmas tersebut bisa menjadi Puskesmas rawat inap," kata Bobby Nasution.
Program ini sebelumnya direncanakan mulai pada 2027. Namun, pelaksanaannya dipercepat tahun ini setelah adanya dukungan dari pemerintah pusat.