MEDAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menilai kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan sepanjang tahun anggaran 2025 masih belum optimal, meski realisasi belanja mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Catatan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala, dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Medan Tahun Anggaran 2025, Selasa, 28 April 2026.
Ia menyebut realisasi belanja Dinas Kesehatan mencapai Rp1.028.712.420.060 atau 83,72 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1.235.327.139.397.
Baca Juga: Rico Waas: Saya Tidak Ikut Campur Pemilihan Ketua PWPM Medan Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas layanan kesehatan di lapangan.
"Belanja Dinkes memang besar, tetapi masih ada sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan," kata Rajudin dalam sidang yang turut dihadiri Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas.
Salah satu sorotan utama DPRD adalah keterbatasan ketersediaan obat-obatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk rumah sakit dan puskesmas yang melayani peserta BPJS Kesehatan maupun program Universal Health Coverage (UHC).
Menurut Rajudin, kondisi tersebut masih kerap dikeluhkan masyarakat, terutama di RSUD dr Pirngadi dan RS Bachtiar Djafar, serta sejumlah puskesmas di Medan.
DPRD juga meminta agar Dinas Kesehatan menambah loket pengambilan obat di RSUD dr Pirngadi guna mengurangi antrean pasien.
"Jangan sampai pasien masih harus menunggu lama hanya untuk mengambil obat," ujarnya.
Selain itu, DPRD menyoroti pelaksanaan program UHC di Medan yang dinilai belum berjalan optimal.
Meski pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran besar setiap tahun, masih ditemukan rumah sakit yang menolak pasien UHC.
DPRD meminta Dinas Kesehatan lebih aktif menjembatani kerja sama dengan rumah sakit swasta agar program jaminan kesehatan nasional dapat berjalan menyeluruh.