JAKARTA - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam mengatasi dampak jangka panjang stunting yang disebut sebagai silent emergency di Indonesia.
Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Dodi Izwardi, mengatakan stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak, tetapi berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.
"Kerusakan akibat stunting itu sifatnya akumulatif dan seringkali baru terlihat penuh pada performa belajar. Satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah melalui konsumsi makanan bergizi seimbang secara berkelanjutan, yang kini diakomodasi melalui program MBG," kata Dodi dalam dialog "Dari Pangan Bergizi Menuju Kecerdasan Bangsa" di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).
Baca Juga: MA Minta Pemda Gencarkan Sosialisasi KUHP-KUHAP Baru ke Masyarakat di Masa Transisi Ia menjelaskan, dampak stunting tidak hanya terlihat pada masa anak-anak, tetapi juga meningkatkan risiko berbagai penyakit saat dewasa. Berdasarkan teori Barker, anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit kronis seperti jantung, hipertensi, hingga diabetes.
Dodi menyebut, anak stunting berisiko 1,7 kali lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner, 1,4 kali hipertensi, serta peningkatan risiko osteoporosis, diabetes tipe 2, hingga gangguan kesehatan mental di kemudian hari.
"Inilah yang disebut sebagai silent emergency. Banyak pihak mempertanyakan urgensi MBG karena belum memahami dampak lintas generasi yang membahayakan produktivitas bangsa," ujarnya.
Ia menambahkan, program MBG diharapkan mampu menjadi solusi berkelanjutan melalui konsumsi makanan bergizi yang terstruktur dan merata. Menurutnya, hal ini penting untuk memutus rantai dampak stunting sejak dini.
Dodi juga menegaskan bahwa Persatuan Ahli Gizi Indonesia siap mendukung pelaksanaan program MBG melalui penguatan kompetensi tenaga gizi serta pengawasan di lapangan.
Melalui program tersebut, ia optimistis target penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai, selama implementasi berjalan konsisten dan mendapat dukungan semua pihak.*
(an/dh)