JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap penyebab munculnya keresahan masyarakat akibat penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) pada Februari 2026.
Menurut dia, kegaduhan terjadi karena jumlah peserta yang dinonaktifkan dalam satu bulan melonjak tajam hingga sekitar 11 juta orang.
"Kalau kita lihat tabel ini, jumlah penghapusan dan penggantian PBI JKN yang dihapus di bulan Februari 2026 itu mencapai 11 juta orang," kata Purbaya dalam rapat kerja bersama pimpinan DPR RI, Senin, 9 Februari 2026.
Baca Juga: Gus Ipul Ungkap 54 Juta Warga Miskin Belum Terima PBI JK, Reaktivasi Otomatis Menyasar 106 Ribu Pasien Kronis Purbaya menjelaskan, angka tersebut setara hampir 10 persen dari total sekitar 98 juta peserta PBI JKN.
Lonjakan ini jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, ketika jumlah peserta yang dinonaktifkan berada di kisaran di bawah satu juta hingga sekitar satu juta orang per bulan.
"Sebelumnya tujuh juta, satu juta, satu juta, satu juta, di bawah satu juta. Enggak ada ribut. Begitu 10 persen kena, hampir yang sakit itu hampir semuanya kena," ujar Purbaya.
Ia menilai, besarnya jumlah penonaktifan dalam waktu singkat menimbulkan kejutan di tengah masyarakat.
Banyak peserta baru mengetahui status PBI mereka dicabut saat hendak mengakses layanan kesehatan.
"Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari? Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi. Kalau satu persen kena, enggak ribut. Kalau 10 persen, ya kerasa," kata dia.
Purbaya menegaskan, kegaduhan tersebut tidak berkaitan dengan perubahan anggaran negara.
Menurutnya, belanja pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berada di kisaran Rp 247,3 triliun.
Masalah utama justru terletak pada pelaksanaan pemutakhiran data kepesertaan yang dilakukan secara mendadak.