JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan rumah sakit berisiko terkena sanksi administratif hingga pencabutan izin jika menolak pasien BPJS Kesehatan, khususnya segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul menanggapi ramainya keluhan terkait penonaktifan status kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK.
"Ya mestinya disanksi oleh BPJS dong, ini berarti kan rumah sakitnya bermasalah, rumah sakitnya yang harus ditutup," kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).
Baca Juga: Wabup Pringsewu Tekankan Keamanan Pangan sebagai Pondasi Ekonomi Daerah Ia menegaskan keselamatan pasien harus diutamakan di atas kepentingan administrasi, sesuai etika rumah sakit.
Gus Ipul memastikan pemerintah akan bertanggung jawab terkait masalah administrasi pasien.
"Ya jadi menurut saya rumah sakit itu harusnya tidak menolak pasien, itu dulu etikanya, ditangani dulu, setelah itu uangnya bisa diproses, pemerintah pasti bertanggung jawab," ujarnya.
Ia mencontohkan pasien cuci darah yang sempat ditolak karena BPJS PBI JK tiba-tiba nonaktif.
Menurut Gus Ipul, pasien tersebut harus segera ditangani, baik peserta BPJS maupun bukan.
"Apalagi pasien yang membutuhkan cuci darah, wajib itu," tegasnya.
Mensos menekankan, menolak pasien karena tidak bisa membayar merupakan kesalahan besar.
Untuk pasien penyakit kronis yang membutuhkan pelayanan medis, rumah sakit dapat langsung mengaktifkan kembali kepesertaannya.
"BPJS sudah tahu itu. Kita sudah koordinasi sejak tahun lalu. Jadi untuk penyakit kronis bisa direaktivasi dengan cepat, ditangani dulu, administrasinya menyusul," ujarnya.