JAKARTA – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengingatkan bahwa persoalan kesehatan jiwa di Indonesia sejatinya jauh lebih luas dibanding yang terlihat di layanan kesehatan.
Ia menyebut fenomena ini sebagai "puncak gunung es", di mana jumlah masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan diperkirakan jauh lebih besar daripada yang tercatat.
"WHO menyebut masalah kejiwaan terjadi pada satu dari delapan hingga satu dari sepuluh orang. Jadi, dari 280 juta penduduk Indonesia, minimal 28 juta mengalami masalah kesehatan jiwa," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (20/1/2026).
Baca Juga: Bus Perintis Resmi Beroperasi di STM Hulu, Tingkatkan Akses Masyarakat Pelosok dan Penggerak Ekonomi Lokal Budi menegaskan, gangguan kejiwaan di Indonesia beragam, mulai dari depresi dan gangguan kecemasan, hingga kondisi berat seperti skizofrenia dan ADHD.
"Penyakit jiwa itu spektrum luas dan membutuhkan penanganan berbeda," katanya.
Kendati begitu, kemampuan skrining kesehatan jiwa nasional masih rendah.
Berdasarkan pemeriksaan, angka deteksi gangguan jiwa berada di bawah 1 persen untuk kelompok dewasa, dan sekitar 5 persen untuk anak-anak dan remaja.
Hasil skrining melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kemenkes per 1 Januari 2026, menunjukkan bahwa sekitar 27 juta penduduk telah menjalani pemeriksaan.
Dari kelompok anak dan remaja, tercatat 4,8 persen atau 363.326 orang menunjukkan gejala depresi, sedangkan 4,4 persen atau 338.316 orang mengalami gejala kecemasan.
Di kelompok dewasa dan lanjut usia, gejala depresi tercatat 0,9 persen (174.579 orang), dan gejala kecemasan 0,8 persen (153.903 orang).
Budi menyatakan, hasil ini menjadi dasar pemerintah untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
"Kami sudah menyusun tata laksana layanan kesehatan jiwa, termasuk farmasi, obat-obatan, layanan psikologi, dan konseling, agar bisa dilayani di puskesmas," ujar Menkes.