JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengakui masih menghadapi tantangan besar dalam memberantas peredaran produk pangan ilegal di Indonesia.
Banyaknya jalur masuk tidak resmi atau "jalur tikus" di wilayah perbatasan disebut sebagai salah satu kendala utama pengawasan.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).
Baca Juga: Jelang Akhir Tahun, Harga Beras hingga Cabai Mulai Melunak Menurutnya, kondisi geografis Indonesia yang memiliki garis perbatasan panjang membuat pengawasan tidak bisa dilakukan secara sempurna.
Beberapa wilayah, seperti Tarakan dan Dumai, bahkan menjadi titik rawan masuknya produk pangan ilegal.
"Di Indonesia ini sangat banyak jalur tikus di perbatasan sehingga sulit diawasi sepenuhnya," kata Taruna.
Selain jalur masuk ilegal, tingginya permintaan konsumen terhadap produk impor tertentu juga turut memperparah peredaran pangan ilegal.
Produk dari Malaysia dan Korea banyak diminati masyarakat meski tidak memenuhi ketentuan perizinan.
"Permintaan konsumen terhadap produk impor spesifik, ditambah ketidaktahuan pelaku usaha akan regulasi, turut memicu beredarnya produk ilegal," jelasnya.
Taruna menegaskan, ketidaktahuan pelaku usaha terhadap aturan peredaran pangan sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendistribusikan produk tanpa izin, baik melalui jalur offline maupun platform digital.
Menghadapi tantangan ini, BPOM memperkuat pengawasan melalui kerja sama lintas sektor.
Sinergi ini melibatkan kepolisian, TNI, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Bea Cukai, serta instansi terkait lainnya.