KLUNGKUNG — Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali memperkuat transformasi Posyandu menuju penerapan penuh enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Kegiatan ini diwujudkan melalui Aksi Sosial Membina dan Berbagi, yang digelar di Banjar Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Selasa (9/12).
Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, menegaskan bahwa Posyandu kini bertransformasi dari lembaga kesehatan menjadi pilar layanan masyarakat berbasis enam SPM, setara dengan PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
Baca Juga: Cuaca Bali Hari Ini: Mayoritas Cerah, Denpasar dan Buleleng Berpotensi Hujan Ringan "Posisi Posyandu kini sejajar dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, serta berhak atas insentif dan pembiayaan sebagai mitra strategis desa," ujarnya.
Transformasi ini melibatkan penguatan kelembagaan mulai dari Tim Pembina tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.
Pengurus Posyandu menyusun program kerja dan laporan layanan, sedangkan kader menjadi ujung tombak dalam menangkap informasi, menerima aduan, serta melakukan edukasi kepada masyarakat.
Data yang dihimpun kader pun menjadi dasar strategis bagi perumusan kebijakan di desa, kabupaten, hingga provinsi.
Ketua TP Posyandu Kabupaten Klungkung, Eva Satria, menambahkan bahwa Desa Tihingan telah menjadi contoh penerapan enam SPM melalui empat Posyandu yang didukung 52 kader.
Enam SPM mencakup bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perumahan rakyat.
"Ini bukan sekadar perubahan struktur, tetapi perubahan cara kerja untuk memastikan pelayanan dasar masyarakat semakin optimal," jelasnya.
Dalam rangkaian kegiatan, Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali menyerahkan bantuan sosial kepada 50 kader Posyandu Desa Penebel, berupa 30 kilogram beras, dua kerat telur, dan dua kotak susu sebagai apresiasi atas pengabdian mereka dalam pelayanan masyarakat.