MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat penanganan kesehatan bagi korban bencana banjir, longsor, dan banjir bandang yang terjadi sejak 26 November 2025.
Tenaga medis telah disiagakan di berbagai posko dan titik pengungsian untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat terdampak.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rizal Lubis, menyampaikan dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (5/12/2025), bahwa hingga kini Dinkes Sumut telah menangani 1.890 korban luka ringan dan 94 korban luka berat di sejumlah wilayah terdampak, termasuk Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, Tapanuli Selatan (Tapsel), dan Langkat.
Baca Juga: Gubernur Sumut Pantau Banjir Langkat: “Air Bersih dan Sembako Jadi Prioritas” "Sejak awal bencana terjadi, kami berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota terdampak untuk melakukan upaya kesehatan kepada masyarakat di lokasi bencana," kata Hamid.
Ia menambahkan, Pemprov Sumut juga bekerja sama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Regional Sumatera untuk memperkuat respons medis.
Data sementara menunjukkan 41.950 warga mengungsi, 167 orang masih hilang, dan 313 orang meninggal dunia akibat bencana yang melanda Sumut dalam sepekan terakhir.
Di Tapteng dan Sibolga, tim medis sempat terhambat akses karena jalan terputus di Tapsel, sehingga pelayanan dilakukan di kawasan Batangtoru.
Tim lengkap yang dikerahkan mencakup dokter, perawat, tenaga farmasi, petugas kesehatan lingkungan, dan surveilans.
"Pada fase pasca bencana, potensi munculnya penyakit tinggi. Gangguan kulit, diare, ISPA, dan demam menjadi perhatian utama. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin," ujar Hamid.
Dinkes Sumut mencatat 18 rumah sakit, 25 puskesmas, 19 puskesmas pembantu, dan sejumlah poskesdes terdampak banjir dan longsor.
Sebagian fasilitas tak dapat beroperasi karena terendam hingga setinggi pinggang orang dewasa.
Untuk menjangkau wilayah terisolir, Pemprov Sumut melibatkan relawan lintas provinsi, komunitas, dan organisasi masyarakat, yang diarahkan untuk berkoordinasi dengan Dinkes kabupaten.