JAKARTA – Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) menilai pemerintah telah memperkuat langkah-langkah untuk menekan risiko keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski target nol kasus keracunan dianggap sulit dicapai sepenuhnya.
Ketua Bidang Ilmiah, Kebijakan Riset, dan Inovasi Persagi, Marudut Sitompul, menegaskan standar keamanan pangan telah diarahkan hingga level tertinggi.
"Kita berharap kalau bisa aman. Bahkan Presiden sudah menekankan agar jangan sampai ada keracunan makanan," ujarnya di Gedung Kemenko Pangan, Rabu (19/11/2025).
Baca Juga: Harta Kekayaan Cucun Ahmad, Wakil Ketua DPR yang Pernah Sebut MBG Tak Perlu Ahli Gizi Menurut Marudut, sejumlah langkah telah dijalankan, termasuk sertifikasi laik higiene sanitasi di tiap Satuan Penyedia Pangan Gratis (SPPG) serta pemeriksaan kesehatan tenaga pengolah pangan, termasuk tes darah untuk memastikan mereka bukan carrier penyakit.
Selain itu, prosedur penerimaan bahan pangan diperketat, dengan pemeriksaan kualitas bahan sebelum diolah.
Upaya ini juga diperkuat melalui penerapan Analisis Bahaya dan Titik Kendali Kritis (HACCP), dimulai dari pembuatan dokumen rencana, implementasi, hingga audit.
Sekretaris Jenderal Persagi, Trina Astuti, menambahkan keterlibatan Persagi sejak tahap awal MBG kini telah ditetapkan secara institusional melalui penandatanganan MoU antara Persagi dan Badan Gizi Nasional (BGN), yang akan dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama (PKS).
Banyak anggota Persagi juga direkrut untuk mendukung pelaksanaan MBG di lapangan.
Ketua Umum Persagi, Ir. Doddy Izwardy, menekankan pemetaan kebutuhan tenaga ahli gizi di setiap provinsi terus berlangsung.
Menurut Doddy, Persagi membina anggota agar siap bekerja di SPPG dan memahami kondisi lapangan.
"Kami berikan pembekalan supaya mereka siap bekerja di SPPG," ujarnya.*