JAKARTA- Pemerintah menegaskan bahwa hidangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memenuhi standar halal.
Namun, hingga kini, baru sekitar 30 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki sertifikat halal dari total 12.843 unit yang beroperasi.
Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Mamat Salamet Burhanudin, mengatakan, sebagian SPPG memperoleh sertifikasi halal secara mandiri dengan membiayai sendiri proses pendaftaran.
Baca Juga: Desa Sidapdap Simanosor Realisasikan Anggaran Ketahanan Pangan 2025 lewat Budidaya Ikan Lele Ke depan, Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengalokasikan anggaran untuk mendukung SPPG mengurus sertifikasi halal.
"Targetnya, pada Desember 2025, setidaknya sudah ada 1.500 SPPG bersertifikat halal," ujar Mamat saat pelatihan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang digelar Bank Indonesia bersama Forjukafi, Jakarta, Jumat (14/11).
Mamat menambahkan, tantangan utama bukan hanya soal biaya.
Setiap SPPG diwajibkan memiliki penyelia halal yang bertugas memastikan seluruh bahan dan proses pengolahan makanan sesuai standar halal.
"Kalau tidak ada penyelia halalnya, siapa yang bisa menjamin makanan itu diolah dengan standar halal," tegasnya.
Proses pendaftaran sertifikasi halal cukup mudah dan bisa dilakukan secara daring.
Pemerintah melalui BPJPH, Kementerian PPN/Bappenas, BGN, dan Kemenag juga telah melakukan koordinasi strategis untuk menyusun peta jalan percepatan sertifikasi halal MBG.
Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan BPJPH, E.A. Chuzaemi Abidin, menekankan bahwa percepatan sertifikasi halal bukan sekadar memenuhi target administratif, tetapi juga soal perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, BPJPH melakukan visitasi lapangan ke sejumlah SPPG di Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan Timur, Yogyakarta, dan Maluku, termasuk titik distribusi MBG.