MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution berhasil merealisasikan program berobat gratis (Probis) bagi warga Sumut, belum genap setahun memimpin provinsi.
Terobosan ini mendapat apresiasi dari legislator DPR RI yang menilai Sumut berpotensi menjadi role model provinsi dengan sistem kesehatan universal yang merata dan berkeadilan.
Program Probis merupakan janji kampanye Bobby Nasution saat Pilgubsu, yang menargetkan realisasi dalam tiga tahun pemerintahan.
Baca Juga: Pemprov Sumut Perkuat Sinergi dengan DPD RI, Dorong Aspirasi Daerah ke Tingkat Nasional Namun, langkah cepat Gubernur termuda di Indonesia ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik, khususnya bagi warga yang terkendala biaya kesehatan.
Anggota DPR RI Kombes Pol (Purn) Dr Maruli Siahaan memberikan pujian atas pencapaian tersebut.
Menurutnya, program ini menunjukkan kepemimpinan muda yang visioner dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Ini bukan sekadar capaian administratif, tapi bukti nyata bahwa kepemimpinan muda bisa bergerak cepat dan fokus pada kepentingan rakyat. Program ini sejalan dengan semangat negara hadir di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini terkendala biaya berobat," ujar Maruli, Kamis (30/10/2025).
Maruli menekankan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) agar berjalan efektif, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, serta penguatan pengawasan terhadap sistem pendukung program ini, termasuk kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS.
Langkah progresif Gubernur Bobby dengan mewajibkan 30% kamar rumah sakit disediakan bagi peserta berobat gratis mendapat apresiasi, namun Maruli mengingatkan pentingnya sinergi lintas lembaga agar tidak terjadi kendala teknis di lapangan.
"Kita perlu memastikan hak masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan berjalan seimbang dengan keberlanjutan sistem rumah sakit. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap peserta UHC karena hak atas pelayanan kesehatan adalah hak konstitusional seluruh warga negara," ujarnya.
Maruli juga menyarankan tiga langkah konkret: peningkatan pelatihan bagi tenaga kesehatan agar memahami esensi pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan; pembangunan sistem pengawasan layanan digital yang terbuka untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat; dan edukasi warga agar berani melapor bila menemukan perlakuan tidak adil, dengan jaminan perlindungan identitas.