MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah, menyusul kasus keracunan yang menimpa 134 siswa SMP Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba, pada 15 Oktober 2025 lalu.
Hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan mengungkapkan adanya kandungan bakteri melebihi ambang batas dalam makanan yang dikonsumsi para siswa.
Dua jenis bakteri yang ditemukan adalah Bacillus cereus dan Staphylococcus aureus, yang diketahui dapat menyebabkan gangguan pencernaan serius.
Baca Juga: Sidang Suap Proyek Jalan: Kirun Beberkan Peran Topan Ginting dan Uang Rp 50 Juta "Ini kasus pertama dan kita tidak ingin hal serupa terulang lagi. Karena itu, kita bersama seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat pengawasan rantai pasok bahan makanan hingga makanan tersebut dikonsumsi," ujar Kepala Dinas Kesehatan Sumut, M Faisal Hasrimy, Kamis (23/10/2025).
Faisal menegaskan, Pemprov Sumut tetap berkomitmen mendukung penuh program MBG sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan gizi anak sekolah.
Namun, ia menekankan bahwa keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program tersebut.
Untuk mencegah kejadian serupa, Pemprov Sumut menetapkan lima langkah utama- Setiap penyedia program pangan gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).- Menjamin kebersihan bahan pangan, alat masak, dan wadah saji.- Memastikan distribusi makanan berlangsung cepat dan tepat waktu agar tidak menurunkan kualitas.- Setiap penjamah makanan wajib memiliki sertifikat kompetensi.- Masyarakat dan pihak sekolah diminta segera melapor jika muncul gejala gangguan pencernaan setelah mengonsumsi makanan MBG.
"Kami terus memastikan agar penanganan anak-anak sekolah yang terdampak berjalan optimal. Pengawasan ke depan akan lebih ketat, mulai dari dapur hingga ke tangan penerima," tegas Faisal.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi pelajar di seluruh Indonesia.
Namun, kasus di Toba menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah agar memperkuat pengawasan dan memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan di lapangan.*
(a008)