BOGOR - Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan anggaran sebesar Rp70 triliun ke Presiden Prabowo Subianto karena realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum optimal menjelang akhir tahun 2025.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa dari total Rp171 triliun dana yang dialokasikan tahun ini, terdiri dari Rp71 triliun dana utama dan Rp100 triliun dana standby, hanya Rp99 triliun yang berhasil diserap hingga Oktober.
Baca Juga: Program Bergizi Gratis Tersendat di Kepulauan Meranti, Anak Sekolah Belum Terlayani "Dari total tersebut, Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," ujar Dadan dalam pernyataan resmi di Bogor, Senin (13/10/2025).
Meski pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran besar, Dadan menyebut implementasi program MBG di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan proses verifikasi dapur umum MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)."Sebagian proyek masih dalam proses pembangunan dan verifikasi. Itu yang menyebabkan belum optimalnya serapan anggaran tahun ini," jelasnya.
Meski serapan 2025 belum maksimal, BGN justru mendapatkan lonjakan anggaran di tahun depan. Dalam APBN 2026, BGN memperoleh alokasi Rp268 triliun, ditambah dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan mencapai Rp335 triliun.
Dengan target 82,9 juta penerima manfaat, BGN akan mengelola dana sekitar Rp1,2 triliun per hari, menjadikannya lembaga dengan anggaran harian terbesar di pemerintahan."Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh. Tapi bagi kami, itu adalah kebutuhan satu hari," ungkap Dadan.
Dadan menyoroti dua aspek utama penentu keberhasilan MBG: sumber daya manusia dan infrastruktur.BGN menugaskan lulusan Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) sebagai tenaga pelaksana di lapangan yang kini memimpin seluruh dapur MBG di daerah.
"SPPI identik dengan SPPG, tidak ada satu pun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh SPPI," tegasnya.
Sementara dari sisi infrastruktur, pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 unit
SPPG dengan kebutuhan dana sekitar Rp60 triliun.
Namun, dari alokasi awal Rp6 triliun untuk 1.542 unit tahun ini, belum ada yang terealisasi melalui skema tender hingga Agustus.Karena keterbatasan waktu dan lambatnya mekanisme pengadaan, BGN membuka skema kemitraan.
Hasilnya, hingga saat ini, 11.504 SPPG telah aktif beroperasi berkat kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat.