JAKARTA – Pemerintah mengubah skema pencairan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mempercepat proses belanja anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 71 triliun pada 2025.
Hingga Agustus 2025, realisasi belanja program ini baru mencapai Rp 13 triliun atau sekitar 18,3% dari pagu yang disiapkan.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primano Bhakti, menjelaskan bahwa sejak April 2025 skema pencairan berubah dari sistem reimburse menjadi penyerahan dana di awal.
Baca Juga: Uji Lab Belum Keluar, Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Keracunan MBG di Bandung Barat Dengan sistem baru, pihak pelaksana program dapat membuat perencanaan pengeluaran hingga 10 hari ke depan dan mendapatkan pencairan dana terlebih dahulu.
"Jadi belanja dulu, kemudian dicatat dan ditagihkan. Tapi setelah April, skemanya berubah, mereka buat perencanaan sampai 10 hari ke depan, sampaikan ke kami, kami bayar di awal," ujar Astera di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/10).
Perubahan skema pencairan anggaran tersebut terbukti mendorong percepatan realisasi belanja Badan Gizin Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program MBG.
Astera menyebutkan bahwa sejak Juni hingga September 2025, realisasi anggaran meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.
"Kalau kita lihat pergerakan realisasi MBG, sekarang sudah mulai cepat. Sejak Juni, Juli, Agustus, hingga September, anggarannya naik tiga kali lipat," kata Astera.
Hingga September 2025, realisasi pencairan anggaran MBG mencapai Rp 20 triliun dengan penerima manfaat sudah menembus 30 juta orang, naik signifikan dibandingkan Agustus yang mencapai 22,7 juta orang.
Selain itu, jumlah Sekolah Pengelola Program Gizi (SPPG) juga bertambah menjadi 13 ribu unit dari sebelumnya 7.644 unit pada Agustus.
Astera menegaskan bahwa evaluasi dan perubahan sistem pencairan anggaran ini memberikan fleksibilitas kepada pelaksana program dalam menggunakan dana sesuai kebutuhan harian mereka.
"Kita evaluasi, lalu kita balik, uangnya kita kasih dulu untuk 10 hari ke depan, kalau kurang baru dibayar lagi. Ini buktinya sudah ada percepatan signifikan setelah bulan April," tegas Astera.