MEDAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) terus berjalan dengan cakupan yang semakin luas.
Hingga Oktober 2025, tercatat 930 ribu penerima manfaat telah dilayani melalui 322 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah.
Namun seiring bertambahnya skala program, Pemerintah Provinsi Sumut memperketat pengawasan, terutama pada aspek keamanan dan kebersihan pangan, guna mencegah kejadian seperti keracunan massal dan menjamin mutu layanan.
Baca Juga: Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Tugu Letda Sujono, Bupati Simalungun: Generasi Muda Tetap Berjuang Demi Kemajuan Bangsa Hal ini disampaikan dalam pertemuan yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Rabu (1/10). Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumut T. Agung Kurniawan, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut Hamid Rijal, serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Harvina Zuhra.
Kepala BGN Regional Sumut, Agung Kurniawan, mengatakan jumlah SPPG aktif saat ini masih akan bertambah. Target total unit dapur MBG di Sumut mencapai 1.742 unit, yang diproyeksikan akan menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja.
"Akan terus bertambah karena target kita 1.742 unit. Saat ini, penerima manfaat sudah mencapai 930.000 orang. Kolaborasi dan pengawasan yang kuat sangat penting untuk memastikan program ini berjalan aman dan efektif," jelas Agung.Adapun penerima manfaat MBG terdiri dari dua kelompok besar: peserta didik (PAUD hingga SLTA), serta non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Untuk menjamin keamanan pangan, Pemprov Sumut mewajibkan setiap dapur MBG (SPPG) memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). SLHS ini akan menjadi syarat mutlak sebelum dapur mulai beroperasi.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rijal, menyebut Pemprov akan memperketat proses penerbitan SLHS, termasuk dengan melakukan uji laboratorium secara rutin terhadap sampel makanan dan minuman.
"Kita akan cek sampel makanan dari dapur dan dari lokasi penerima. Kita juga pantau kondisi kesehatan para pekerja. Mereka tidak boleh dalam kondisi sakit yang menular," ujar Hamid.
Sampel makanan akan dikirim ke dua laboratorium: Lab milik Kementerian Kesehatan di Sumut dan Labkesda Pemprov Sumut. Pengujian ini mencakup deteksi bahan kimia berbahaya, bakteri, hingga virus.
"Kita pastikan makanan MBG bebas kontaminasi dan aman dikonsumsi. SLHS hanya akan diberikan jika seluruh aspek ini lolos verifikasi," tambah Hamid.Selain pengujian, monitoring ketat juga dilakukan terhadap proses pengemasan dan distribusi, termasuk masa kedaluwarsa bahan pangan.
Baca Juga: Wagub Sumut Tegaskan Generasi Muda Harus Jadi Motor Penggerak Pembangunan Daerah Seluruh prosedur dirancang untuk menjamin kualitas dan keselamatan makanan sejak dari dapur hingga ke tangan penerima manfaat.Program MBG menjadi salah satu andalan Pemprov Sumut dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di daerah tertinggal dan rawan pangan.*